Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia

Saat Belanda menguasai Indonesia banyak kebijakan-kebijakanyang dilakukan berikut rangkaiannya:

A.KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA DAN SISTEM BIROKRASI PEMERINTAHAN VOC DI INDONESIA (SEBELUM ABAD KE-19)

1.POLITIK PERDAGANGAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN VOC 

Peraturan-peraturan yg ditetapkan VOC dalam melaksanakan monopoli perdagangan antara lain :

a).Verplichte Laverantie

Yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga  yg telah ditetapkan oleh VOC,dan melarang rakyat menjual hasil buminya selain kepada VOC.

b).Contingenten

Yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar  pajak berupa hasil bumi.

c).Peraturan tentang ketentuan areal dan jumlah  tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam.

d).Ekstirpasi

   Yaitu hak VOC untuk menebang tanaman rempah- rempah agar tidak terjadi over produksi yg dapat menyebabkan harga rempah-rempah merosot.

e).Pelayaran Hongi

    Yaitu pelayaran dengan perahu kora-kora (perahu perang) untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan VOC dan menindak pelanggarnya.

Beberapa gubernur jendral VOC yang dianggap berhasil dalam mengembangkan usaha dagang dan kolonisasi VOC di Nusantara antara lain :

1.Jan Pieterzoon Coen (1619-1629)

   Dikenal sebagai peletak dasar imperialisme Belanda di Nusantara.Ia dikenal pula dengan rencana kolonisasinya dengan memindahkan orang-orang Belanda bersama keluarganya ke Indonesia.

2.Antonio Van Diemen (1636-1645)

   Ia berhasil memperluas kekuasaan VOC ke Malaka pada tahun 1641,Ia juga mengirimkan misi pelayaran yang  dipimpin Abel Tasman ke Australia,Tasmania,Selandia baru.

3.Joan Maetsycker  (1653-1678)

   Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan VOC ke Semarang Padang dan Menado.

4.Cornelis Speeldman (1681-1684)

   Ia menghadapi perlawanan didaerah dan tidak berhasil mengalahkan Sultan Agung,Trunojoyo dan Sultan Ageng Tirtayasa.

2.SISTEM BIROKRASI VOC

Guna memerintah wilayah-wilayah di Nusantara VOC mengangkat seorang gubernur jendral  yg Dibantu oleh 4 orang yg disebut Raad van Indie (dewan India)

Dibawah gubernur jendral diangkat beberapa gubernur yang memimpin suatu daerah.dibawah gubernur terdapat beberapa Residen yang di-bantu oleh Asisten Residen,pemerintahan dibawahnya lagi diserahkan pada pemerintahan tradisional,seperti Raja dan Bupati.VOC menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung (Indirect rule) dengan memanfaatkan sistem Feodalisme.

3.KEMUNDURAN VOC

Kemunduran dan kebangkrutan VOC terjadi sejak awal abad ke-18 disebabkan oleh :

  1.Banyak korupsi yg dilakukan oleh pegawai-pegawai VOC.

  2.Anggaran pegawai terlalu besar sebagai akibat makin luasnya wilayah kekuasaan VOC.

  3.Biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat terlalu besar.

  4.Persaingan dengan konsi dagang negara lain,misalnya dengan EIC milik Inggris.

  5.Hutang VOC yang sangat besar.

  6.Pemberian deviden kepada pemegang saham walaupun usahanya mengalami kemunduran

  7.Berkembangnya faham Liberalisme sehingga monopoli perdaganganyg diterapkan VOC tidak sesuai lagi untuk diteruskan.

  8.Pendudukan Perancis terhadap negara Belanda pada tahun    1795.

VOC DIBUBARKAN

Pada tahun 1795 dibentuk panitia pembubaran VOC dan hak-hak istimewa VOC dihapus Pada tanggal 31 desember 1799 VOC dibubarkan dengan saldo kerugian sebesar 134,7 juta gulden.Selanjutnya semua hutang dan kekayaan VOC diambil alih oleh Pemerintah Kerajaan Belanda.

B.PEMERINTAHAN KOLONIAL HINDIA BELANDA

Perubahan yang terjadi di Eropa pada akhir abad 18 Pada tahun 1795 Partai Patriot Belanda yg anti raja,atas bantuan Perancis berhasil merebut kekuasaan dan membentuk pemerintahan baru yg disebut Republik Bataaf  (Bataafische Republiek ),Republik ini menjadi bawahan Perancis yg sedang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte.Raja Belanda Willem V,melarikan diri dan membentuk pemerintahan peralihan di Inggris yang pada waktu itu menjadi musuh Perancis.Setelah VOC dibubarkan oleh pemerintah tersebut pada tahun 1799,tanah jajahan yang dulu dikuasai VOC kemudian diurus oleh suatu badan yang disebut Aziatische Raad (Dewan Asia).

Kekuasaan pemerintahan Belanda di Nusantara dipegang oleh gubernur jendral Johanes Siberg (1801-1804) yang menggantikan gubernur jendral Overstrateen sebagai gubernur jendral  VOC yang terakhir.

Johanes Siberg seharusnya mencerminkan sifat dari Republik Bataaf yg Liberal.Akan tetapi sebelum resmi berkuasa di Nusantara ia mengirim 2 komisaris ke Nusantara yaitu Nederburg dan Hogendrop.

C.MASA PEMERINTAHAN HERMAN W.DAENDELS

Letak geografis Belanda yg dekat dengan Inggris menyebabkan Napoleon Bonaparte merasa perlu menduduki Belanda.Pada tahun 1806,Perancis membubarkan Republik Bataaf dan membentuk Kerajaan Belanda (Kominkrijk Holland).Napoleon kemudian mengangkat Louis Napoleon sebagai raja Belanda dan berarti sejak saat itu pemerintahan yang berkuasa di Nusantara adalah pemerintahan Belanda-Perancis.Oleh karena itu Louis Napoleon mengangkatHerman William Daendeles sebagai gubernur jen-dral di Nusantara.Dengan tugas utama mempertahankan P.Jawa dari serangan Inggris.

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAENDELS

1).Bidang Birokrasi Pemerintahan

    a.Pusat pemerintahan dipindahkan  kepedalaman

    b.Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legeslatif diganti dengan Dewan Penasehat.

    c.Membentuk sekretariat negara (Algemene Secretarie).

    d.Pulau jawa dibagi pulau jawa di bagi menjadi 9 Prefektuur dan 31 kabupaten

    e.Para bupati di jadikan pemerintah Belanda dan di beri pangakat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintah Belanda.   

2).Bidang hukum dan peradilan.

a.Dalam bidang hukum Daendels membentuk 3 jenis pengadilan yaitu sebagai berikut:

   (1).Pengadilan utuk orang eropa

   (2).Pengadilan untuk orang pribumi

   (3).Pengadilan untuk orang timur asing. Pengadilan untuk orang pribumi ada di setiap prefectur dengan prefect sebagai ketua dan para bupati sebagai anggota

b.Pemberantasan koropsi tanpa pandang bulu termasuk pada bangsa Eropa.Akan tetapi ia sendiri melakukan korupsi besar-besaran dalam kasus penjualan tanah kepada fihak swasta.

3).Bidang Militer dan Pertahanan dalam melaksanakan tugas utamanya untuk mempertahankan P.Jawa dari serangan Inggris,Daendels mengambil langkah-langkah :
   a).Membangun jalan antara Anyer-Panarukan.
   b).Menambah jumlah angkatan perang dari 3000 orang menjadi 20.000 orang.
   c).Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang
   d).Membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Pandang dan Surabaya.
   e).Membangun benteng-benteng pertahanan.
   f).Meningkatkan kesejahteraan prajurit.

4).Bidang Ekonomi dan Keuangan
    a).Membentuk Dewan Pengawas Keuangan negara (Algemene Rekenkaer).
    b).Mengeluarkan uang kertas
    c).Memperbaiki gaji pegawai
    d).Pajak in natura (contingenten) dan sistem penyerahan wajib (verplichte laverantie) yang diterapkan pada masa VOC tetap dilanjutkan.
    e).Mengadakan monopoli perdagangan beras.
    f).Mengadakan peminjaman paksa kepada orang-orang yang dianggap mampu,bagi yg menolak akan dikenakan hukuman.
    g).Penjualan tanah kepada fihak swasta.
    h).Mengadakan Preanger Stelseel ,yaitu kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman eksport : Kopi

5).Bidang Sosial

a).Rakyat dipaksa untuk melakukan kerja Rodi untuk membangun jalan Anyer-Panarukan.

b).Pebudakan dibiarkan berkembang

c).Menghapus upacara penghormatan kepada Resident,Sunan dan Sultan

d).Membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos

AKHIR KEKUASAAN HERMAN W.DAENDELS

Kejatuhan Daendels antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1).Sikapnya yg otoriter terhadap raja-raja Banten,Yogyakarta,Cirebon menimbulkan pertentangan dan perlawanan.

2).Penyelewengan dlam kasus penjualan tanah kepada fihak swasta dan manipulasi penjualan istana Bogor.

3).Keburukan dalam sistem administrasi pemerintahan.

D.PENJAJAHAN INGGRIS DI INDONESIA (1811-1816)

Latar belakang pendudukan Inggris adalah sbb :

a).Contingental Stelseel
    Yang diterapkan oleh Napoleon di Eropa 1806 dengan memblokade perdagangan Inggris diEropa daratan,Inggris tumbuh menjadi Negara industri besar membutuhkan daerah pemasaran yg luas,oleh karena itu India dan Indonesia akan dijadikan tempat pemasaran barang-barang industri Inggris.
b).Nusantara yg praktis dikuasai Perancis (Belanda Perancis) merupakan bahaya laten bagi kekuasaan Inggris di Asia. Ketika akhirnya Inggris menyerbu P.Jawa,penggantinya Daendels,gubernur jendral Jansen,tidak mampu bertahan dan menyerah,akhir dari penjajahan Belanda-Perancis ditandatangani dengan Kapitulasi Tuntang (18 September 1811), isinya :
   a.Seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada
      Inggris.
   b.Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris
   c.Semua pegawai Belanda yg mau bekerjasama dengan Inggris dapat memegang jabatannya terus
   d.Semua hutang Pemerintah Belanda yg dahulu,bukan menjadi tanggung jawab Inggris. Kapitulasi Tuntang ditandatangani tanggal 18 Sept 1811 oleh S.Auchmuty dari fihak Inggris dan Janseens dari fihak Belanda.  

   Seminggu sebelum Kapitulasi Tuntang ,raja muda Lord Minto yg berkedudukan di India mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai wakil gubernur di P.Jawa,dalam pelaksanaannya Raffles berkuasa penuh diseluruh Nusantara.Dan cenderung mendapat tanggapan positif dari raja-raja dan rakyat setempat karena hal berikut ini :
    a.Para raja da rakyat tidak menyukai Daendels
    b.Ketika masih berkedudukan di Penang,Malaysia Raffles beberapa kali mengadakan misi rahasia ke kerajaan-kerajaan yg anti Belanda,seperti : Yogyakarta,Banten dan Palembang.
     C.Sebagai seorang yg Liberalis ,Raffles memiliki kepribadian yg simpatik,ia menjalankan politik murah hati dan sabar walaupun dalam prakteknya berlainan.

E.KEBIJAKAN PEMERINTAHAN RAFFLES

 Dalam menjalankan tugas Raffles didampingi oleh suatu badan penasehat (advisory Council) yang terdiri atas Gillespie,Cranssen dan Muntinghe.

1.Bidang Pemerintahan langkah-langkah yg diambil Raffles :

   a.P.Jawa dibagi menjadi 16 Karisidenan (berlangsung sampai tahun 1964).

   b.Merubah sistem pemerintahan yg semula dilakukan oleh pengusaha pribumi menjadi system pemerintahan kolonial yg bercorak barat.

   c.Bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya yg mereka peroleh secara turun tumurun.

2.Bidang Ekonomi dan Keuangan

a. Petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman eksport.
b. Penghapusan pajak hasil bumi (contingenten) dan sistem peyerahan wajib (Verplichte Laverantie) yang sudah diterapkan sejak zaman VOC.
c. Menetapkan sistem sewa tanah (landren). Untuk menentukan besarnya pajak, tanah dibagi menjadi 3 kelas, yaitu sebagai berikut.
                1. Kelas I, yaitu tanah yang subur, dikenakan pajak  setengah dari hasil bruto.
                2. Kelas II, yaitu tanah setengah subur, dikenakan pajak sepertiga dari hasil bruto.
                3. Kelas III, yaitu tanah tandus, dikenakan pajak dua perlima dari hasil bruto.
d. Pemungutan pajak pada awalnya secara perorangan.
e. Mengadakan monopoli garam dan minuman keras.

MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN SISTEM SEWA TANAH
a. Para petani dapat menanam dan menjual hasil panennya secara bebas untuk memotivasi mereka agar bekerja lebih giat sehingga kesejahteraannya        menjadi lebih baik.
b. Daya beli masyarakat semakin meningkat sehingga daapt membeli barang-barang industri Inggris.
c. Pemerintah kolonial mempunyai pemasukan negara secara tetap dan cukup terjamin.
d. Memberikan kepastianhukum atas tanah yang dimiliki petani.
e. Secara bertahap untuk mengubah sistem ekonomi barang menjadi ekonomi uang.

Sistem sewa tanah dalam pelaksanaannya telah menimbulkan perubahan-perubahan penting sebagai berikut:
a) Unsur paksaan diganti dengan unsur kebebasan dan                 sukarela.
b) Ikatan yang bercorak tradisional dirubah menjadi hubungan  perjanjian atau kontrak.
c) Ikatan adat-istiadat yang sudah berjalan turun-temurun menjadi semakin longgar, karena pengaruh budaya barat.

HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN SISTEM SEWA TANAH

a.   Keuangan negara dan pegawai-pegawai yang cakap jumlahnya terbatas.

b.   Masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarakat India yang sudah mengenal perdagangan ekspor.

c.   Sistem ekonomi desa pada waktu itu belum memungkinkan diterapkannya ekonomi uang.

d.   Belum adanya pengukuran tanah milik penduduk secara tepat.

E.   Adanya pejabat yang bertindak sewenang-wenang dan korup.

f.    Pajak terlalu tinggi sehingga banyak tanah yang tidak digarap

3. Bidang Hukum

Sistem peradilan yang diterapkan affles lebih baik daripada yang dilaksanakan oleh Daendels. Apabila Daendels berorientasi kepada warna kulit (ras), Raffles lebih berorientasi kepada besar kecilnya kesalahan. Badan-badan penegak hukum yang ada pada masa Raffles adalah sebagai berikut.

a. Court of Justice, terdapat pada setiap     residen.

b. Court of Request, terdapat pada setiap divisi.

c. Police of Magistrace.

Menurut Raffles pengadilan merupakan benteng untuk memperoleh keadilan.

4. Bidang Sosial

a. Penghapusan kerja rodi (kerja paksa)

b. Penghapusan perbudakan, tetapi dalam praktiknya ia melanggar undang-undangnya sendiri dengan melakukan kegiatan sejenis perbudakan. Hal itu terbukti dengan pengiriman kuli-kuli dari Jawa ke Banjarmasin untuk membantu perusahaan temannya, Alexander Hare, yang sedang kekurangan tenaga kerja, sedangkan di Batavia Raffles menetapkan pajak yang tinggi bagi pemilik budak.

c. Peniadaan pynbank (disakiti), yaitu hukuman yang sangat kejam dengan melawan harimau.

5. Bidang Ilmu Pengetahuan

a. Ditulisnya buku berjudul History Of Java. Dalam menulis buku tersebut Raffles dibantu oleh juru bahasanya Raden Ario Notodiningrat dan Bupati Sumenep, Notokusumo II.

b. Memberikan bantuan kepada John Crawfurd (residen Yogyakarta) untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan sebuah buku berjudul History Of The East Indian Archipelago.

c. Raffles juga aktif mendukung Bataviaach Genootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan

d. Ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi.

e. Dirintisnya Kebun Raya Bogor.

GAMBAR BUNGA RAFLESIA ARNOLDI

Berakhirnya kekuasaan Thomas Stamford Raffles

                Berakhirnya pemerintahan Raffles di Nusantara ditandai dengan adanya Convention of London pada tahun 1814. perjanjian tersebut ditandatangani di London oleh wakil-wakil Belanda dan Inggris yang isinya sebagai berikut.

1) Nusantara dikembalikan kepada Belanda.

2) Jajahan Belanda seperti Sailan, Kaap Koloni, Guyana,   tetap di tangan Inggris.

3) Cochin (di pantai Malabar) diambil alih oleh Inggris sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya.

F.MASA PEMERINTAHAN VAN DEN BOSCH DAN PENERAPAN SISTEM TANAM PAKSA (1830-1870)

A.PEMERINTAHAN KOMISARIS JENDRAL

Setelah berakhirnya kekuasaan Inggris,selanjutnya yang berkuasa adalah Pemerintahan Hindia Belanda,yang pada mulanya pemerintahan Kolektif yang terdiri dari 3 orang yaitu : Flout,Buyskess dan Van Der Capellen.

   Dengan tugas utama : menormalisasikan keadaan lama (Inggris) ke alam baru (Belanda) dengan masa peralihan dari tahun 1816-1819,untuk selanjutnya yang menjadi gubernur jendral adalah Van Der Capellen (1816-1824).

   Kesulitan-kesulitan yang dihadapi :

   1).Beberapa kerajaan diluar P.Jawa bertindak mandiri.

   2).Usaha-usaha sefihak dari Raffles yang masih ingin berkuasa kembali,misal dengan menduduki Singapura.

Dengan berdirinya Singapura menimbulkan perselisihan mengenai batas wilayah kekuasaan pendudukan Inggris dan Belanda,masalah ini kemudian diselesaikan melalui
 Treaty of London 1824 yang isinya :
 1).Inggris dan Belanda berhak untuk saling memasuki wilayah jajahan masing-masing.
 2).Belanda menarik diri dari jajahannya di Asia Daratan yaitu : Benggala,Gujarat,Malaka dan Singapura.
 3).Inggris menarik diri dari Nusantara dan menyerahkan Bengkulu,Bangka dan Belitung.
 4).Kemerdekaan Aceh dihormati oleh kedua belah fihak,dan dijadikan daerah Bufferstaat : daerah pemisah.
 5).Inggris dan Belanda bertanggung jawab atas keamanan di selat Malaka.

B.POLITIK KOLONIAL PADA MASA KOMISARIS JENDRAL

Dalam menjalankan pemerintahannya,komisaris jendral melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

   1).Sistem Residen tetap dipertahankan

   2).Dalam bidang hukum sistem juri dihapuskan

   3).Kedudukan para Bupati sebagai penguasa feodal tetap dipertahankan.

   4).Desa sebagai satu kesatuan unit tetap dipertahankan dan para penguasanya dimanfaatkan untuk pelaksanaan pemungutan pajak dan hasil bumi.

   5).Dalam bidang ekonomi memberikan kesempatan kepada pengusaha-pengusaha asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Memorandum tahun 1851

Memorandum tahun 1851 dengan jelas menegaskan politik Belanda,bahwa “daerah –daerah taklukan harus memberi keuntungan materiil bagi Belanda,keuntungan yang memang menjadi tujuan penaklukkan “

G.PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA (NEDERLANDSCH INDIE) 1816-1942

A.PENGERTIAN CULTUUR STELSEL

Istilah Cultuur Stelsel sebenarnya berarti sistem tanaman terjemahannya dalam bahasa Inggris adalah Culture System atau Cultivation System .Lebih tepat lagi kalau di terjemahkan menjadi System of Gouverment Controlled Agricultures karena pengertian dari Cultuur Stelsel sebenarnya adalah :”kewajiban kepada rakyat (Jawa) untuk menanam tanaman eksport yang laku dijual di Eropa”,rakyat menterjemahkan dengan istilah tanam paksa.

Menurut Van Den Bosch : Cultuur Stelsel didasarkan atas hukum adat yg menyatakan bahwa barang siapa berkuasa disuatu daerah,ia memiliki tanah dan penduduknya.

B.LATAR BELAKANG SISTEM TANAM PAKSA

1).Di Eropa, Belanda terlibat dalam peperangan-peperangan pada masa kejayaan Napoleon sehingga menghabiskan biaya besar.

2).Terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda tahun 1830.

3).Terjadinya perang Diponegoro (1825-1830) yang merupakan perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda (menghabiskan beaya 20.000.000 gulden).

4).Kas negara Belanda kosong dan hutang yang ditanggung Belanda cukup berat.

5).Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak.

6).Kegagalan usaha mempraktikkan gagasan Liberal  (1816-1830) dalam mengeksploitasi tanah jajahan untuk memberikan keuntungan yang besar terhadap negeri induk.

C.ATURAN-ATURAN TANAM PAKSA

Ketentuan pokok Tanam Paksa terdapat dalam Staatblad (lembaran negara) no.22 tahun 1834,dengan ketentuan sebagai berikut :

     1.Penyediaan tanah untuk cultuur stelsel berdasarkan persetujuan

        penduduk.

     2.Tanah tersebut tidak lebih dari seperlima tanah pertanian.

     3.Tanah tersebut bebas dari pajak.

     4.Kelebihan hasil tanaman jika melebihi pajak diberikan pada petani.

     5.Pekerjaan untuk cultuur stelsel tidak melebihi waktu menanam padi

     6.Kegagalan panen yang bukan kesalahan petani merupakan tanggung jawab pemerintah.

     7.Bagi yang tidak memiliki tanah dipekerjakan dipabrik atau perkebunan pemerintah.

     8.Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin pribumi.

D.PENYIMPANGAN DALAM TANAM PAKSA

1.Perjanjian penyediaan tanah dilakukan dg paksaan.

2.Tanah yang digunakan lebih dari seperlima bagian.

3.Pengerjaan tanah untuk tanam paksa melebihi waktu menanam padi.

4.Tanah tersebut masih terkena pajak.

5.Kelebihan hasil panen tidak diberikan kepada petani.

6.Kegagalan panen tanggung jawab petani.

7.Buruh dijadikan tenaga paksaan.

Guna menjamin agar para Bupati dan kepala desa menunaikan tugasnya dg Baik,pemerintah Belanda memberikan rangsangan yg disebut cultuur procenten. Disamping penghasilan tetap.

E.AKIBAT-AKIBAT TANAM PAKSA

BAGI BELANDA

    1).Meningkatnya hasil tanaman eksport dari negeri jajahan dan dijual Belanda dipasaran Eropa.

   2).Perusahaan pelayaran Belanda yang semula kembangkempis tetapi pada masa tanam paksa mendapat keuntungan besar.

   3).Pabrik-pabrik gula yg semula diusahakan kaum swasta Cina,kemudian juga dikembangkan oleh pengusaha Belanda,karena keuntungannya besar.

   4).Belanda mendapatkan keuntungan (Batiq slot) yang besar (keuntungan pertama 3 juta gulden).

BAGI INDONESIA

     1).Kemiskinan dan penderitaan fisik serta mental yg berkepanjangan

     2).Beban pajak yang berat.

     3).Pertanian,khususnya padi banyak mengalami kegagalan panen.

     4).Kelaparan dan kematian terjadi dimana-mana,seperti yang terjadi di Cirebon 1843,Demak 1848,Grobogan 1849.

     5).Jumlah penduduk di Indonesia menurun.

     6).Rakyat Indonesia mengenal tekhnik menanam jenis-jenis tanaman yang baru.

     7).Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi eksport.

F.REAKSI TERHADAP TANAM PAKSA

1).RAKYAT INDONESIA

    a.Di Sumatera Barat timbul perlawanan,al.di Pariaman (1841), di Padang .

    b.Di Jawa pada tahun 1846 perlawanan dilakukan meskipun dengan pembakaran 7 buah kebun tembakau.

2).KAUM PENGUSAHA (KAPITALIS)

     Golongan pengusaha menghendaki sistem tanam paksa dihapuskan dan diganti dengan kebebasan berusaha.

3).KAUM HUMANIS BELANDA

    a.Baron Van Hoevell : memprotes melalui parlemen Belanda : bahwa tanam paksa tidak manusiawi.

    b.Eduard douwes Dekker : memprotes tanam paksa lewat tulis yang berjudul Max Havelaar (Saijah-Adinda), dg nama samaran Multatuli (saya menderita).

H.POLITIK EKONOMI LIBERAL KOLONIAL SEJAK TAHUN 1870

LATAR BELAKANG

Politik ekonomi liberal kolonial dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut  :

1).Pelaksanaan tanam paksa memberi keuntungan yg besar kepada Belanda,tetapi menimbulkan penderitaan rakyat pribumi.

2).Berkembangnya faham liberalisme di Eropa.

3).Kemenangan partai liberal di Belanda.

4).Adanya Traktar Sumatera 1871,yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya ke Aceh.

 Pelaksanaan politik ekonomi liberal ditandai dengan beberapa peraturan antara lain :

  1).Reglement op het belied der regering in Nedherlandsh Indie (1854) :
      Berisi tentang tata cara pemerintahan di Indonesia.
  2).Indishe Comtabiliteit Wet (1867) :
      Berisi tentang perbendaharaan negara Hindia Belanda
  3).Suiker Wet :
      Yaitu UU gula yang menetapkan bahwa tanaman tebu adalah monopoli pemerintah yg secara berangsur-angsur akan dialihkan kepada fihak swasta.

4).Agrarish Wet (undang-undang Agraria) 1870:

    UU Agraria yg berlaku di Indonesia dari tahun 1870-1960 isinya :

    a).Tanah di Indonesia dibedakan menjadi tanah tanah rakyat dan tanah milik pemerintah.

    b).Tanah rakyat terdiri dari tanah bebas dan tidak bebas

    c).Tanah rakyat tidak boleh dijual kepada orang lain.

    d).Tanah pemerintah dapat disewakan kepada penguasa swasta sampai jangka waktu 75 tahun.

5).Agrarisch Besluit (1870):

    Ditetapkan oleh raja Belanda dan mengatur hal-hal yang lebih rinci.

2.PELAKSANAAN SISTEM POLITIK EKONOMI LIBERAL

 Setelah UU Agraria 1870 diterapkan,di Indonesia memasuki Imperalisme modern dengan diterpkan Opendeur Politiek,yaitu politik pintu terbuka terhadap modal-modal swasta asing,hal itu berati Indonesia dijadikan tempat untuk berbagai kepentingan yaitu:

   a).mendapatkan bahan mentah atau bahan baku industri di Eropa.

   b).mendapatkan tenaga kerja yg murah.

   c).menjadi tempat pemasaran barang-barang produksi Eropa.

   d).menjadi tempat penanaman modal asing.

3.AKIBAT SISTEM POLITIK LIBERAL KOLONIAL

BAGI BELANDA :

a.Memberikan keuntungan yg besar bagi kaum swasta Belanda

b.Hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke Belanda.

c.Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan.

BAGI INDONESIA :

a.Kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk.

b.Adanya krisis perkebunan pada tahun 1885 karena jatuhnya harga gula dan kopi.

c.Menurunnya konsumsi bahan makanan,terutama beras.

d.Menurunnya usaha kerajinan rakyat karena telah tersaingi dengan  Import dari Eropa.

e.Pengangkutan dengan gerobak menjadi merosot penghasilannya setelah adanya angkutan kereta api.

f.Rakyat menderita karena masih diterapkan kerja rodi dan adanya hukuman yg berat bagi yg melanggar peraturan poenalie sanctie.
 

I.POLITIK ETIS

LATAR BELAKANG POLITIK ETIS

Munculnya politik etis dilatarbelakangi oleh :

    1).Sistem ekonomi liberal tidak mengubah nasib rakyat.

    2).Tanam paksa memberi keuntungan besar bagi Belanda sebaliknya menimbulkan penderitaan rakyat.

    3).Belanda melakukan penekanan dan penindasan terhadap rakyat .

    4).Rakyat kehilangan tanah sebagai hak milik utamanya.

    5).Adanya kritik terhadap praktik kolonial liberal.

TOKOH-TOKOH YANG MELANCARKAN KRITIK POLITIK ETIS

1).Van Kol

    melancarkan kritik di Indonesia sebagai politik drainage/penghisapan

2).Van Deventer

    usulannya dikenal dengan Trilogi Van Deventer :

    a).Irigasi

    b).Emigrasi

    c).Edukasi

3).De Waal

    sejak tahun 1884,Indonesia berhak mendapatkan 528 G

4).Brooschooft

    Selama 1 abad lebih,Belanda telah mengeruk keuntungan dari rakyat Indonesia dan tidak mengembalikannya.

5).Baron Van Hovell

    Meminta perbaikan nasib rakyat Indonesia dari sidang parlemen.

KEGAGALAN POLITIK ETIS

Kegagalan politik etis,tampak dalam kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

 1).Sistem ekonomi liberal hanya memberi keuntungan besar bagi Belanda.

 2).Sangat sedikit penduduk pribumi yang memperoleh keuntungan dan kedudukan yang baik.

 3).Pegawai negeri golongan pribumi hanya dijadikan alat,

     sehingga dominasi Belanda tetap sangat besar.

 http://oktadwifernindi.blogspot.com/2012/11/kebijakan-pemerintah-kolonial-belanda.html

source: